ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Bisnis

shadow

Menteri ESDM Angkat Bicara Soal Keuangan PLN

ENERGIPOS.COM, JAKARTA - Menanggapi persoalan bocornya surat Menteri Keuangan kepada Kementerian ESDM dan Menteri BUMN, terkait dengan kekhawatiran soal utang PT. PLN (Persero), program 35.000 MW hingga resiko keuangan negara, Menteri ESDM, Ignasius Jonan angkat bicara. Dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, yang berhasil dihimpun hari ini, Rabu (27/9), Menteri Jonan menegaskan jika kondisi keuangan PT PLN (Pesero) dalam kondisi terkendali. "Kalau Kondisi keuangan PLN itu menuju lampu kuning, saya kira Menteri BUMN dan saya akan melaporkan ke Presiden dan Menteri Keuangan. Ini kondisinya aman, terkendali," tegas Menteri Jonan. Diketahui, Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kondisi keuangan dari PLN terus mengkhawatirkan akibat besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir menjelaskan mengenai kondisi keuangan PT PLN (Persero). Menurutnya, kondisi keuangan PLN dalam kondisi aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengenai debt service coverage ratio (DSR ratio) PLN, Sofyan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam dunia korporasi, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. "Saya juga kaget kenapa orang kaget, karena sebetulnya tidak ada yang perlu dikagetkan, itu hal yang sangat biasa, didalam ketentuan kreditur para pemberi pinjaman kadang-kadang suka bilang 'ech kamu DSR - nya harus sekian, 1,5 kali, jadi kenapa DSR 1,5 kali kita punya kewajiban cicilan sama bunga harus didukung oleh 1,5 kali revenue (pendapatan)," ujar Sofyan. Saat ini PLN mempunya plafon Rp 30 triliun pinjaman yang setiap saat dapat digunakan termasuk untuk membayar hutang. "Kita punya plafon 30 sekiian triliun buat pinjam setiap saat bisa bayar, kita punya subsidi tagihan tahun tertunda ada sekitar Rp 18 triliun dan yang tahun ini bisa Rp 51 triliun. "Orang" kaya PLN itu," pungkas Sofyan. Selanjutnya, mengenai surat Kementerian Keuangan, Sofyan mengatakan bahwa hal itu biasa karena setiap tahun PLN biasa menerima masukkan dari Kementerian Keuangan. "Kementerian Keuangan biasa mengingatkan kita, memang biasa itu cuma biasanya disampaikan secara lisan. Hati-hati ya Pak Dirut jangan sampai nanti rationya turun dari 1,5, iya sudah begitu saja," ujar Sofyan. Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sarwono Sudarto menambahkan, Utang PLN itu selama tiga tahun ini sebanyak Rp 58 triliun, tetapi investasi yang didapat PLN untuk periode yang sama sebesar Rp 145 trilun artinya dana PLN lebih besar daripada hutangnya sendiri. "Semua utang PLN dibayar on time ga ada yang ditunda, kalau menurut saya itu hanya mengingatkan saja, kita anggap itu normal saja, hati-hati ya kamu jalan, kan begitu saja, itu wajar saja," ujar Sarwono. (bh, foto kesdm)

Baca Juga