ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Pemerintah Hapus Ketentuan Tentang Resiko Kebijakan Pemerintah

ENERGIPOS.COM, JAKARTA-Salah satu isu yang menjadi perhatian para pelaku usaha ketenagalistrikan dalam Permen 10 tahun 2017 adalah  ketentuan mengenai resiko yang ditanggung PT PLN dan Badan Usaha berupa perubahan kebijakan atau regulasi (government force majeure) Pemerintah. Didalam Permen 49 tahun 2017 yang merupakan revisi Permen 10 tahun 2017, ketentuan ini dihapus.  Demikian dijelaskan Dirjen Ketenagalistrikan, Andy Sommeng dalam acara coffee morning di Kantor DJK, Kamis (9/8). "Revisi ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu dalam jual beli ketenagalistrikan yang sehat, efisien dan transparan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing," ujar Andy.  Revisi Permen tersebut juga mengatur ketentuan tentang pengalihan hak, antara lain: pengalihan saham yang hanya dapat dilakukan kepada badan usaha satu tingkat dibawahnya dan kewajiban pelaporan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan, perubahan direksi dan/atau komisaris, serta pengecualian ketentuan terhadap Badan Usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis panas bumi yang diatur sesuai peraturan perundang undangan. (rj)

Baca Juga