ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Gaikindo Dukung Percepatan Mobil Listrik

ENERGIPOS.COM, NUSA DUA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mendukung penuh terkait kebijakan percepatan mobil listrik untuk sektor transportasi di Indonesia. Demikian dikatakan Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara, disela kegiatan focus group discussion (FGD), yang dilaksanakan Kementerian ESDM, Lembaga pemerintah, kalangan industri Otomotif, Assosiasi, dan juga para Akademisi, di Nusa Dua Bali, Kamis (24/8). Kukuh menjelaskan Gaikindo siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik untuk transportasi. GAIKINDO sendiri mengaku sudah mempunyai berbagai produk transportasi listrik. Kemudian tinggal menunggu pemerintah dalam merumuskan aturan serta regulasinya, sehingga nantinya dapat dipasarkan di Indonesia. "Kami tinggal menunggu, kapan mau dibawa kesini dengan harga yang terjangkau. Kalau mau di produksi disini, dari sisi jumlah harus diperhitungkan dan dari kami sendiri itu inginnya diproduksi sendiri bukan impor CBUnya," terang Kukuh. Kukuh menjelaskan, Thailand juga sedang mengembangkan hal yang sama, namun pangsa pasar di Indonesia volumenya lebih menjanjikan dan para pengusaha atau stakeholder diminta untuk mendukung keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai Negara berbasis industri namun juga berbasis teknologi. "Nah ini yang harus kita lakukan sinergi bersama antara pemerintah dengan pengusaha masing-masing pada bagiannya," lanjut Kukuh. Menurut Kukuh harga mobil listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan harga mobil berbahan bakar minyak yakni sekitar 20-30%. Hal ini menurut Kukuh yang harus dicari solusinya agar harganya dapat terjangkau oleh konsumen Indonesia. Diperlukan insentif yang lebih panjang. Pasalnya, lanjut Kukuh, Industri otomotif bukan industri dadakan tetapi industri yang memerlukan komitmen jangka panjang. "Kalau kita ngomong lima tahun itu baru satu model, jadi memerlukan komitmen jangka panjang yang mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun untuk invest di Indonesia menjadi lebih menarik untuk investor," tutup Kukuh. (bh, foto esdm)

Baca Juga