ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Kemenperin Godok Roadmap Kendaraan Listrik

ENERGIPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyusun peta jalan atau roadmap bagi pengembangan industri otomotif yang beremisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV). Langkah ini sesuai dengan tren dunia industri otomotif dengan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Contohnya, mobil hybrid yang menggunakan dua sumber energi, bahan bakar minyak dan listrik serta mobil bertenaga listrik penuh. Dalam pembahasannya, Kemenperin menilai pengembangan produksi kendaraan LCEV mempunyai teknologi yang ekonomis, sehingga konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut berkisar 20-28 kilometer per liter. "Sudah ada yang menampilkan mobil berbasis listrik dengan konsumsi bahan bakar 2,5 liter untuk 100 kilometer. Jadi, hampir 40 kilometer per liter,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartaro saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/8). Untuk itu, menurut Airlangga, pengembangan kendaraan berbasis tenaga listrik telah tercakup dalam roadmap yang sedang digodok oleh Kemenperin. “Kami berharap, pada tahun 2025, produksi kendaraan berbasis listrik sudah mencapai 20 persen dari total produksi kendaraan bermotor nasional,” ujarnya. Direncanakan, Kemenperin bersama pemangku kepentingan bakal melakukan uji coba terhadap 10 prototipe kendaraan berbasis listrik yang bisa dikategorikan laik jalan. “Prototipe tersebut akan dibagikan, antara lain ke Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa di test sambil regulasinya kami siapkan,” ucap Airlangga. Menteri Airlangga mengatakan, untuk mempercepat komersialisasi dan pengembangan produksi kendaraan hybrid dan listrik di dalam negeri, yang juga menjadi faktor terpenting adalah pemberian insentif kepada produsen baik itu insentif fiskal maupun non-fiskal. Hal ini diyakini mampu memacu daya saing produksi lokal di kancah internasional. “Mereka yang bisa memproduksi kendaraan berbasis listrik di Indonesia dalam waktu tertentu akan diberikan bea masuk yang rendah. Untuk harga, tergantung dengan tipe dan tipe berdasarkan kilowatt,” paparnya. Kemenperin pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pembahasan fasilitas insentif tersebut. Insentif ini dapat diberikan secara bertahap disesuaikan dengan komitmen pendalaman manufaktur yang telah diterapkan di beberapa sektor industri. (bh)

Baca Juga