ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Pemerintah Terus Berupaya Turunkan Tarif Listrik

ENERGIPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat terkait tarif listrik. Bahkan tarif listrik berbagai golongan, direncanakan dapat diturunkan dengan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan PT PLN (Persero). Demikian ditegaskan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Jakarta, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Senin (4/9). Komitmen pemerintah ini sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memutuskan, tarif listrik itu tidak ada penyesuaian apapun juga mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2017. "Ya, masih berkomitmen (untuk tidak menaikkan tarif listrik), Presiden dan kita semua berusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir tahun ini, jadi kalau bisa tarif listrik turun," ujar Jonan. Untuk dapat menurunkan tarif listrik, Jonan meminta PLN untuk melakukan efisiensi-efisiensi termasuk harga bahan baku sumber energi yang dipergunakan. "Sebenarnya yang fluktuatif itu energi primer, seperti batubara, minyak, dan gas. Gas sudah kita atur sudah buat regulasi dimana harganya itu bisa dijangkau," jelas Jonan. Selain sumber energinya Jonan juga menyarankan PLN untuk mulai mengendalikan tata kelola dan manajemen kelistrikan seperti proses pemeliharaan. "Bukan mengurangi pemeliharaan, tapi membuat biaya pemeliharaan menjadi lebih kompetitif dan efisien, tanpa mengurangi apa yang harus dipelihara," sambung Jonan lagi. Dengan melakukan pemeliharaan yang baik, selain akan menurunkan cost juga dapat mengurangi pemadaman. "Pemadaman bergilir itu kecuali faktor gangguan alam itu juga karena banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pembangkit-pembangkit yang sudah agak lama. Nah itu yang memang harus diperbaiki," tambah Jonan. Selanjutnya Jonan mengatakan, pekerjaan rumah besar yang ditanggung oleh Pemerintah saat ini adalah melistriki wilayah-wilayah yang saat ini belum berlistrik yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 desa dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah wajib untuk memberikan penerangan listrik kepada mereka. "Bapak Presiden telah menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) untuk kita memberikan penerangan desa belum berlistrik dengan program pra elektrifikasi, penyediaan lampu surya hemat energi secara gratis. Dalam tahun ini dilakukan melalui APBN bukan PLN. Program tersebut 2 tahun mestinya selesai," ujar Jonan. Sedangkan untuk program elektrifikasi yang permanen, masih ada 10 ribu desa lagi yang belum dialiri listrik. Jonan mengatakan bahwa PLN telah berkomitmen, sampai 2019, pulau Rupat yang berbatasan dengan Malaysia dan memiliki 12 ribu KK akan dialiri listrik dari PLN. "Kemarin saya baru dari sana, sebanyak 9.000 KK, sudah dialiri listrik dari jaringan PLN. Kalau tidak ada jaringan listrik di 2500 desa maka kita pasang sollar system pake lampu dulu, dan ini prioritas pemerintah," pungkas Jonan. (BH)

Baca Juga