ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Usulan Kenaikan Tarif Listrik Ditolak DPR

ENERGIPOS.COM, JAKARTA-Usulan kenaikan tarif listrik pemerintah ditolak Komisi VII DPR RI. Para wakil rakyat beralasan kenaikan tarif listrik akan membebani masyarakat yang tengah didera beban ekonomi.

"Kami mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini sedang tidak begitu baik, maka komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik," ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI saat raker dengan Menteri ESDM. Alhasil dalam rapat disepakati subsidi listrik RAPBN 2016 sebanyak Rp 67 triliun hingga Rp71 triliun. Angka tersebut lebih besar dari rekomendasi pemerintah yaitu sebesar Rp 60,14 triliun dan Rp 63, 81 triliun.  Semula pemerintah mengusulkan penghematan subsidi listrik dengan cara menaikkan tarif tenaga listrik sebesar lima persen per tiga bulan diperkirakan dapat mencapai Rp 4,01 triliun. Usulan ini yang dimasukan dalam RAPBN 2016.

"Penghematan subsidi listrik dapat tercapai jika tarif tenaga listrik dinaikkan sebesar lima persen per triwulan pada 2016," kata Menteri Sudirman Said pada saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu. Kenaikan tarif tersebut dikenakan untuk semua golongan, kecuali bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA dengan pemakaian listrik di bawah atau sama dengan 60 kWh. Ini bertujuan agar subsidi listri tepat sasaran.

"Kita punya fakta yang menarik bahwa jumlah masyarakat miskin yang menerima subsidi listrik ada 15 juta pelanggan, tapi yang dapat tarif listrik rendah itu tercatat 42 juta. Ini pasti ada yang salah," ujar Sudirman. Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat miskin penerima subsidi justru lebih kecil dibanding masyarakat golongan menengah. Jarman mengatakan, pihaknya mencatat bahwa subsidi terbesar diberikan kepada golongan 900 vA, sebesar Rp 31,35 triliun. Sedangkan golongan 450 vA hanya mendapat alokasi subsidi sebesar Rp 12 triliun. Dari jumlah ini, lanjutnya, terlihat bahwa masyarakat ekonomi lemah yang kebanyakan berada di golongan 450 vA justru tidak banyak mendapat manfaat. Fakta inilah yang menunjukan subsidi tidak tepat sasaran itu.

"Yang akhirnya terjadi masyarakat duafa mendapat subsidi lebih kecil ketimbang mungkin menengah ke bawah. Jadi ini perlu dilihat lagi. Karena dua golongan ini terbesar dan jumlahnya sudah 42-46 juta," jelasnya.(mt)

Baca Juga