ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Kebijakan

shadow

Ingin Bangun PLTA 10 MW, Ini Harga Listrik yang Dihasilkan

ENERGIPOS.COM, JAKARTA--Bagi investor atau pengembang yang ingin membangun PLTA berkapasitas hingga 10 MW, pemerintah mengeluarkan harga baru listrik yang dihasilkan kepada PLN. Angkanya lebih tinggi dibanding sebelumnya.

"Ini merupakan salah satu momentum untuk mempercepat energi terbarukan sesuai dengan keekonomiannya," ujar Rida Mulyana, Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM, Senin (13/7/2015) saat peluncuran Permen ESDM 19/2015.

Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas hingga 10 Megawatt oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PLTA yang diatur dalam Permen tersebut adalah memanfaatkan tenaga dari waduk atau bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas sampai 10 Megawatt.

Untuk PLTA dengan tegangan menengah sampai 10 Megawatt diberikan tarif 10,80 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-1 hingga ke-8. Sedangkan untuk tahun ke-9 hingga ke-20 diberikan tarif 6,75 sen dolar AS/kWh.

Sementara, untuk tegangan rendah sampai dengan 250 kilowatt diberikan tarif 13,00 sen dolar AS untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-8 saat pembangkit mulai beroperasi. Kemudian 8,10 sen dolar AS untuk tahun ke-9 hingga tahun ke-20.

Sedangkan, untuk PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air di sungai dengan kapasitas sampai 10 Megawatt adalah untuk tegangan menengah diberikan tarif 12,00 sen dolar AS atau Rp1200 per kWh dalam tahun ke-1 hingga ke-8.

Selanjutnya, untuk tegangan rendah diberikan tarif 14,40 sen dolar AS/kWh dan 9,00 sen dolar AS/kWh untuk tahun ke-9 hingga tahun ke-20. Semua harga ini jauh lebih tinggi dibanding harga sebelumnya.

Selain itu, PLTA juga memberikan deposito sebesar 5 persen dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.

Namun, jika setelah 30 hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito tersebut maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik akan dicabut oleh Direktorat Jenderal EBTKE atas nama Menteri ESDM.(mt)

Baca Juga