ramadahan 1436

Energipos.com/Listrik/Proyek

shadow

Target Pembangkit 35000 MW Butuh Dukungan Mendagri dan Pemda

ENERGIPOS.COM, SURABAYA—Pembangunan proyek pembangkit 35000 MW dapat dijalankan sesuai  jadwal bila mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Demikian mengemuka  dalam rapat koordinasi Menteri ESDM  dengan Menteri Dalam Negeri dan para Gubernur/Bupati/Walikota  yang berasal dari Sumatera, Jawa dan Bali di Surabaya, Kamis (9/7).  Pembangunan  pembangkit listrik berkapasitas 35000 direncanakan selesai pada 2019 untuk memenuhi  kebutuhan konsumen listrik baik rumah tangga maupun industri. Namun belajar dari pengalaman kelambatan penyelesaian proyek percepatan pembangkit listrik tahap I dan II yang terkendala oleh lahan dan berbagai perijinan di tingkat pemerintah daerah, dukungan para Gubernur/Bupati/Walikota menjadi sangat pnting untuk membangun proyek dalam kapasitas besar tersebut sesuai rencana.  Menurut data Kementerian ESDM, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional  tahun 2015 – 2019, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif, dimana total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 42.940 MW (291 proyek pembangkit), 46.597 kms (732 proyek transmisi), dan 108.789 MVA (1.375 proyek Gardu Induk) dengan kebutuhan investasi mencapai Rp. 1.127 triliun. Untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangkit tersebut sesuai rencana,  Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden yang mengatur program 35.000 MW. Perpres ini akan mengatur pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk dengan melakukan penunjukan atau pemilihan langsung yang lebih cepat namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Peraturan ini juga mengatur penyehatan keuangan PLN, kebijakan energi primer, serta memberikan kepastian dan konsistensi aturan-aturan yang berlaku. Di samping itu diwajibkan juga kepada pemerintah daerah untuk mendukung program 35.000 MW yang mencakup kewajiban mengkoordinasi dan memimpin percepatan penyelesaian perizinan serta pengadaan lahan yang terkait dengan program ketenagalistrikan (ab).

Baca Juga